Mau Dibawa Kemana, Nasib Mahasiswa ? Vokasi vs Sarjana

Oleh  : Nuy Rebel

Pengantar : Studi Kasus Vokasi UGM

Cukup lama terdengar kabar tentang adanya pemisahan seluruh program D3 di UGM menjadi satu, akhirnya isu ini pun benar-benar terjadi. Setelah keluarnya Surat Keputusan dari Rektor UGM No. 518/P/SK/HT/2008, yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2008 akhirnya pembentukan suatu institusi yang menampung seluruh mahasiswa Program D3 di berbagai fakultas di lingkungan UGM kini tinggal menunggu masa peralihan. Sesuai dengan SK yang telah ditetapkan tersebut, institusi yang didirikan itu bernama “Sekolah Vokasi” disingkat “SV” yang berkedudukan di bawah Universitas.

Mengutip dari pernyataan SK Rektor yang berbunyi :

“bahwa pengelolaan Program Diploma di lingkungan Universitas yang saat ini masih terintegrasi dengan program S-1, telah menyebabkan pengelolaannya cenderung tidak efektif, efisien dan profesional sebagai program pendidikan yang berorientasi kerja sehingga perlu dipisahkan pengelolaannya dengan Fakultas”

Sekolah Vokasi dilansir oleh UGM akan mempermudah proses pengelolan menjadi lebih efektif, efisien dan profesional. Sehingga dalam peralihannya, paling lambat tiga tahun setelah SK tersebut ditetapkan maka seluruh mahasiswa Program D3 yang berada di fakultas-fakultas dan mempunyai status sebagai mahasiswa program D3 di fakultas tertentu di lingkungan UGM akan berubah statusnya menjadi mahasiswa Sekolah Vokasi UGM.

Karena berada langsung dibawah universitas, maka dalam pengelolaannya bertanggung jawab langsung kepada Rektor seperti halnya fakultas-fakultas yang ada di lingkungan UGM saat ini. SV ini dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Direktur, yang membidangi Bidang-bidang antara lain : Bidang Akademik dan Pengabdian kepada Masyakat, Bidang Administrasi Keuangan dan SDM, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta Bidang Kerjasama dan Pengembangan Usaha. Dan untuk pertama kalinya, Direktur SV dipilih oleh Tim Khusus Persiapan Pemilihan Pimpinan SV yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.

Selanjutnya Sekolah Vokasi mempunyai beberapa Departemen yang berfungsi sebagai unit pelaksana akademik dan administrasi yang mengkoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan Vokasi dan/atau profesi terkait berdasarkan pengelompokan sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu. Kemudian beberapa Program Studi akan berada di bawah Departemen-Departemen tersebut yang berfungsi sebagai unit akademik dasar pelaksana SV yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi terkait dan penelitian terapan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Antara tahun 2006-2008 (saat Sekolah Vokasi belum terbentuk), UGM pernah membuka kesempatan alih jalur dari jenjang diploma III ke S-1 atau dikenal dengan istilah S1-Swadaya. Ada empat program studi yang diberi kesempatan, yaitu Pariwisata, Hukum, MIPA, dan Kesehatan Hewan. Namun terhitung sejak diberlakukan SK tersebut, dinyatakan bahwa sehubungan dengan dibukanya Sekolah Vokasi maka Seluruh Fakultas di lingkungan UGM tidak diperkenankan untuk membuka Program D3. Sehingga dapat dipastikan mulai tahun 2009 Program D3 tidak akan lagi dibuka oleh Fakultas, melainkan oleh Sekolah Vokasi. Dan pada nantinya Sekolah Vokasi tidak hanya akan membuka D3, melainkan D1, D2 dan D4 akan dibuka, dan sebagai konsekuensinya S1-Swadaya yang masih diselenggarakan di beberapa Fakultas akan diatur kembali oleh keputusan rektor selanjutnya.

Protes dari mahasiswa pun membuncah seiring dengan makin simpang siurnya keputusan rektor perihal implementasi sekolah vokasi ini !

Persoalannya, Sekolah Vokasi sampai saat ini belum terdaftar di pendidikan tinggi. Sehingga tidak jelas nasib mahasiswa D3 UGM. Kampus pun hanya memberi saran untuk melanjutkan jenjang S1 di universitas lain, atau menunggu di bukanya jalur D4. Dan persoalan memang tidak selesai begitu saja, karena untuk pembukaan D4 tidak semua prodi langsung bisa menyesuaikan SK rektor tersebut, nasib mahasiswa vokasi pun terkatung-katung. Artinya, untuk mendapatkan gelar S1 di UGM mahasiswa harus fresh from beginning !



Mahasiswa Korban Kapitalisme

Sudah menjadi semacam rahasia umum di antara kita bahwa ada semacam “kasta” dalam jenjang pendidikan tinggi. Yakni, kita tahu bahwa S1 dipandang lebih tinggi dari D3, bahkan mungkin D4 sekalipun. Sebagai contoh dalam dunia kerja, CPNS yang bergelar ahli madya ditempatkan pada golongan II/C, sedangkan yang bergelar sarjana pada golongan III/A. Di berbagai lowongan kerja, lebih banyak yang mencari lulusan S1 dibandingkan D3 dan D4. Jadi bukankah wajar jika banyak calon mahasiswa yang mendamba-dambakan gelar sarjana muda daripada diploma?

Di Indonesia, program sekolah vokasi sama sekali baru. Memang jika di analogikan program sekolah vokasi mirip dengan sekolah kejuruan, dimana orientasi dunia kerja bagi lulusannya. Sementara program sarjana dipersiapkan untuk kebutuhan analitis. Hal ini persis dengan kurikulum pendidikan yang di terapkan negara-negara imperialis seperti Inggris (Havard, Oxford, dsb) di mana ada pemisahan substansi ilmu pengetahuan yang memisahkan teori dan praksis. Di masa depan akan ada lulusan yang khusus di praksis (dari sekolah vokasi) dan khusus di teoritis (dari fakulti), namun secara esensi tetap mereka buruh yang akan diperbudak system kapitalisme. Yang menjadi pertanyaan, cocok kah kurikulum itu di implementasikan di Indonesia ? Apakah memang mahasiswa tak lebih dari kelinci percobaan kurikulum kebarat-baratan tersebut ?

Nyata praktek liberalisasi pendidikan semakin marak saja. Terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, mendiknas meminta perguruan tinggi negeri (PTN) diminta tidak mengandalkan perolehan dana dari biaya kuliah mahasiswa, namun itu berbalik arah justru pemerintah dibawah rezim SBY-Boediono dan elit-elit borjuasi lainnya mengembangkan cara baru dalam memberikan bantuan ke PTN dengan mendorong kampus-kampus untuk menekan pendapatan dari uang kuliah mahasiswa, karena dengan cara itulah kampus tersebut bisa mendapatkan pemasukan yang tinggi dengan memanfaatkan program-program kampus maupun program wajib kampus, tidak terlupakan penambahan dalam daftar mata kuliah yang sesuai kebutuhan pasar semisal riset dll. Sekolah vokasi pun demikian, di satu sisi membuka lebar akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, namun dengan biaya yang cukup fantastis, sama saja bohong.

Fakta yang terjadi, program pendidikan tinggi baik vokasi maupun sarjana tidak mampu menjamin masa depan anak bangsa. Tengok saja angka pengangguran sepanjang tahun 2009-2010 pemerintahan SBY-Boediono hanya mampu menurunkan 1,5 persen memasuki tahun 2011 pengangguran terbuka sekarang ada pada angka 9,24 juta. Tetap saja, sektor pendidikan sudah mulai mantap dengan penyusaian-penyusaian sesuai kebutuhan sistem kapitalisme, kebutuhan pasar seperti; kurikulum vokasi. Maka akan sangat ironis manakala pendidikan terdistorsi dari hakikatnya yang mulia yaitu memanusiakan manusia, sebagai alat pembebasan-bebas dari segala bentuk kebodohan, bebas dari kemiskinan singkatnya bebas dari penghisapan manusia atas manusia. Itulah yang paling prinsip dari nilai pendidikan.



Seruan : Galang Kekuatan, Tolak Kapitalisasi Pendidikan !


Kapitalisasi pendidikan dari segi biaya tak perlu di sangsikan lagi. Seiring dengan proses kapitalisasi pendidikan yang semakin massif akhir-akhir ini, biaya pendidikan semakin melonjak dan menutup akses bagi masyarakat indonesia berpenghasilan pas-pasan. Semenjak tahun 2000 hingga Juli 2011 biaya pendidikan mengalami kenaikan ± 288%. Artinya di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan biaya pendidikan mendekati 20%, ini adalah suatu angka yang menakjubkan, ditengah-tengah masyarakat yang sedang terhimpit oleh situasi ekonomi dan harga kebutuhan yang mengalami inflasi. Kurikulum ibarat barang dagangan dan kampus sebagai minimarketnya. Anggaran pendidikan 20 % yang di gembar-gemborkan pemerintah, nyata tak dapat dirasakan anak bangsa. Sebab 20 % termasuk biaya pendidikan militer serta gaji guru dan dosen, bukan dipergunakan untuk memperluas kesempatan anak bangsa mengenyam pendidikan gratis. Implementasi UUD 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak mendapatkan pendidikan, akankah sekedar omong kosong ?

Lain lagi, persoalan yang makin panas terasa di beberapa kampus (represifitas terhadap BEM di UTY, skorsing sepihak di UMY, konflik yayasan di Trisakti dan UISU, kasus vokasi di UGM, dan banyak lagi) telah menegaskan mahasiswa sebagai tumbal kapitalisasi pendidikan. Kongkrit saja, hari ini mahasiswa memang jarang di libatkan dalam pengambilan kebijakan di kampus, kendati ada Senat maupun BEM fakultas (masih saja gerak lembaga mahasiswa didikte kampus). Namun pastisipasi aktif seluruh mahasiswa di kampus sangat minim. Jelas kampus harus membuka ruang demokrasi bagi mahasiswa seluas-luasnya, dan perlu setiap pengambilan kebijakan kampus suara mahasiswa harus dihargai 50%.

Jika bukan mahasiswa yang bergerak menjawab persoalan-persoalan kapitalisasi pendidikan, siapa lagi ? Gerakan mahasiswa harus bangkit. Gerakan mahasiswa harus banyak berbenah mengingat makin menurunnya kualitas dan kuantitas perjuangan, yaitu dengan membuat strategi dan taktik untuk menjawab gerak mahasiswa yang makin disorientasi dan fragmentatif.

Pertama, terlalu seringnya gerakan mahasiswa menjadi alat politis bagi elit-elit borjuasi baik sebagai alat untuk memenangkan kampanye-kampanye politik maupun sebagai alat mengegolkan isu-isu elitis. Kasus Miranda Gultom, kasus KPK maupun kasus-kasus elit yang lain, selama tahun 2010 ini dapat menjadi pelajaran kita bersama. Akan sangat mudah bagi elit-elit borjuasi mengarahkan gerakan mahasiswa yang tidak memiliki prespektif dan langgam perjuangan yang jelas. Dalam artian langgam perjuangan yang sepenuh-penuhnya berdasar pada satu tindakan perjuangan bagi hak-hak massanya.

Kedua, gerakan mahasiswa harus membangun alat-alat persatuan perjuangan massa mahasiswa. Dalam hal ini adalah alat persatuan yang tidak hanya bertugas sebagai alat perjuangan yang luas bagi gerakan mahasiswa. Namun juga memiliki tugas untuk menyelesaikan segala persoalan subyektif yang selama ini menjadi pemicu terpecah-pecahnya gerakan mahasiswa. Alat perjuangan yang dibangun atas satu kesadaran bahwa persatuan bukanlah proses yang instan dan dipaksakan, akan tetapi dia berangkat dari irisan-irisan pandangan dan kepentingan yang sama dari elemen-elemen gerakan mahasiswa.

Dan ketiga, hingga saat ini gerakan mahasiswa harus membangun satu korelasi perjuangan dengan gerakan sektoral rakyat terutama gerakan buruh maupun gerakan tani di Indonesia. Hal ini penting bagi gerakan mahasiswa untuk bersentuhan dengan sektor rakyat dalam mempengaruhi persefektif gerakan buruh menuju kualitas pandangannya sampai saatnya mereka sadar akan pentingnya melawan kekuasaan tata produksi kapitalisme. Manifestasi korelasi ini bukan hanya dalam bentuk aksi-aksi solidaritas semata. Lebih jauh dari itu adalah sebuah tindakan bersama antar keduanya dalam usaha sama memajukan prespektif perjuangan, memajukan perluasan perjuangan, serta menguatkan perjuangan di masing-masing sektornya.

Kapan lagi kalo tidak segera kita perbaiki mulai dari sekarang. Setiap ada potensi gejolak di kampus hendaknya gerakan mahasiswa mulai sadar, bahwa menggalang kekuatan bersama baik internal maupun eksternal adalah suatu keharusan. Sebagai langkah maju dalam perjuangan menuju demokratisasi kampus.



“Tolak Kapitalisasi Pendidikan !” adalah tuntutan pokok,



“Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis Bervisi Kerakyatan” adalah seruan wajib.




Sumber :

forkomsiugm.wordpress.com, 9 Desember 2011

http://kabulkurniawan.com

Kompas.com, 24 Februari 2009

http://edukasi.kompas.com. Selasa, 6 Desember 2011 Mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Tuntut Pindah ke S-1

http://metrotvnews.com. Mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Kembali Berunjuk Rasa. Selasa, 6 Desember 2011

suaramerdeka.com, 8 Desember 2011.

Read More

Pendidikan Venezuela dalam Strategi Bolivarian

Oleh Nuy Rebel

Awalnya Venezuela…

Kita mulai saja ceritanya pada era kolonial. Penyelenggaraan pendidikan Venezuela dimonopoli oleh golongan Gereja Katolik Roma. Hanya minoritas yang bisa mengakses pendidikan, yaitu pemilik tanah dan kalangan bangsawan gereja saja, dengan sistem ajaran ala bangsawan Spanyol. Lalu muncul gagasan pendidikan, dimana hirarki sosial yang kaku yang membedakan antara seorang pemikir atau penulis dengan pekerja manual/teknik. Studi filsafat atau sastrawan memiliki prestise lebih tinggi dibandingkan studi teknis ilmiah, sehingga pendidikan kejuruan yang berorientasi teknis dan praktek cenderung diabaikan. Sistem pendidikan dikemas dengan struktur kaku di kurikulumnya.



Awal abad 19, seiring berkembangnya liberalisme revolusi Perancis dan Amerika, muncul pemikiran baru mengenai pendidikan. Konsep baru itu dibawa oleh Simon Bolivar yang banyak terinspirasi oleh pemikiran JJ Rousseau dan sistem pendidikan Perancis yang cenderung menguji pengetahuan dengan praktek ilmiah. Dari situ, muncul pemikiran konsep pendidikan publik, yang seharusnya tidak kaku pada teori dan bebas didapat oleh rakyat Venezuela. Setelah deklarasi awal kemerdekaan pada tahun 1811, Bolivar mengeluarkan serangkaian keputusan tentang pendidikan gratis. Sayangnya, saat kematiannya pada tahun 1830, sebagian besar program yang ia ajukan belum diterapkan.



Sampai datang masa Antonio Guzmán Blanco pada tahun 1870. Wajah pendidikan Venezuela disambut dengan dikeluarkan dekrit di mana ia mengakui pendidikan umum wajib dasar sebagai tanggung jawab pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal. Peran gereja sebagai pemegang monopoli pendidikan Venezuela pelan-pelan mulai berkurang. Rezim Guzmán melanjutkan untuk mengatur administrasi dan pembiayaan sistem sekolah, mendirikan Departemen Pendidikan Umum dan lapangan kerja seluasnya untuk guru-guru. Pada tahun 1891 National University of Zulia di Maracaibo diciptakan, diikuti pada tahun berikutnya dengan National University of Carabobo di Valencia. Tapi ini awal yang ambisius itu terhenti mendadak. National University of Carabobo ditutup tak lama setelah membuka dan tutup kembali sampai 1958. National University of Zulia, ditutup pada tahun 1904, tidak berfungsi lagi sampai 1946.



Pemerintahan pun berganti ke kediktatoran panjang Juan Vicente Gómez. Di satu sisi pendidikan disikapi acuh tak acuh dan sikap represif terhadap kritik dan tuntutan mahasiswa. Namun, pendidikan di periode cukup berhasil memeratakan sekolah umum hingga ke daerah-daerah pedesaan.



Selanjutnya, pada masa kediktatoran Pérez Jiménez (1948-1958), pendidikan justru mengalami kemunduran. Rezim ini cukup represif dalam menanggapi kritik dan keluhan dari kalangan mahasiswa dan fakultas, yang sering menuntut tanggung jawab pemerintah atas anggaran pendidikan yang dipotong. Hal ini berdampak pada naiknya biaya pendidikan yang mengakibatkan jumlah siswa yang masuk dan lulus dari universitas menurun.



Beralihtangannya Venezuela kepada pemerintahan yang demokratis pada tahun 1958 telah membawa komitmen untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan pemeretaan pendidikan. Sejumlah universitas yang baru dibuka di seluruh negeri, seperti penyuluhan pertanian untuk petani Venezuela, dan program pendidikan karikatif dipancarsiarkan di radio dan televisi agar kesempatan belajar lebih luas. Secara umum, dapat diakui bahwa hanya sesudah tahun 1958 cita-cita dan tujuan Guzmán Blanco mulai diwijudkan secara sistematis. Pemberlakuan enam tahun sekolah dasar yang wajib sampai 1980, ketika Organic Law tentang Pendidikan disahkan. Hukum ini berlaku untuk pendidikan prasekolah wajib dan sembilan tahun pendidikan dasar.



Pada tahap ini, prestise jurusan filsafat dan sastra masih jauh menonjol dibandingkan jurusan teknik atau ilmu kejuruan. Padahal, Venezuela pada saat itu sangat membutuhkan banyak lulusan teknik dan insinyur yang diharapkan dapat mendorong kemajuan bangsa. Maka sejak 1969 pemerintah telah membuat kebijakan untuk membuka kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, khususnya pendidikan teknik dan kejuruan. Selain itu, nampak jeas kesenjangan antara sekolah-sekolah swasta dengan sekolah yang dibiayai pemerintah. Perbedaan itu nampak dari segi fasilitas dan gaji tenaga pendidik, bahwa sekolah swasta lebih baik daripada sekolah negeri, sehingga menimbulkan perspektif bahwa swasta lebih punya prestise dan favorit di kalangan masyarakat Venezuela.



Venezuela menjadi negara yang pendidikannya paling berkembang pesat pada 1970-an dan 1980-an dibandingkan negara Amerika Latin lainnya. Tingkat pastisipasi peserta didik dan pendidik meningkat tajam. Pendaftaran sekolah dasar naik lebih dari 30 persen dan sekolah menengah dengan lebih dari 50 persen, sedangkan tingkat universitas pendaftaran hampir dua kali lipat. Universitas paling terkenal dan tertua adalah Central University of Venezuela, di Caracas.

Bencana dimulai, tatkala Carloz Andres Perez naik tahta. Kebijakan pemerintah yang notabene perpanjangan tangan negara imperialis Amerika melalui Structural Adjusment Program (SAP) yang di gawangi oleh IMF, telah menghantarkan Venezuela ke jurang Reformasi Ekonomi Neoliberal. Serentetan kisah kemunduran Venezuela dari Inflasi mencapai 80,7%, upah riil menurun hingga 40%, pengangguran mencapai 14%, dan 80,42% Rakyat hidup dalam kemiskinan. Skala besar pemiskinan struktural mulai menyebar dengan bang boom minyak, dan diperparah dengan kebijakan 'konsensus Washington' (Williamson, 1993). Pendidikan pun mengalami penurunan sangat drastis, terutama dari segi partisipasi masyarakat. Tak lama rezim ini tumbang dan digantikan oleh Rafael Caldera.



Pendidikan di era Caldera sedikit mengalami kebangkitan. Namun, hal yang benar-benar signifikan dirasakan masyarakat (sektor pendidikan) justru di masa kepemimpinan setelah Caldera, yaitu pemerintahan Hugo Chávez yang memenangkan Pemilu pada 6 Desember 1998. Pendidikan Venezuela ala transisi Bolivarian siap dijalankan.



Pendidikan ala Transisi Bolivarian

Setelah Venezuela dipimpin oleh pemerintahan Chavez, ada upaya untuk merevolusi seluruh sistem ideologis, yaitu revolusi dengan budaya dan pendidikan. Hal ini menjadi suatu skema transisi sosialisme ala Chavez. Transformasi pendidikan di Venezuela secara radikal diarahkan kepada kurikulum dengan kesadaran politik dan kelas yang lebih tinggi, struktur sosial yang lebih egaliter, dan sebagai tahap perwujudan konsep menuju model masyarakat baru, yang disebut Sosialisme abad 21. Berikut beberapa peran pendidikan untuk mencapai Transisi Masyarakat Sosialisme Bolivarian.

Transisi pendidikan ala Bolivarian menempatkan negara sebagai poros menuju maksimalisasi kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, pendidikan terutama, juga pekerjaan, perlindungan dan promosi ekonomi sosial adalah kebutuhan pokok strategis yang pertama harus dipenuhi oleh negara kepada rakyatnya. Pendidikan diarahkan bukan semata berorientasi untuk bekerja, namun output pendidikan harus mengutamakan pemberdayaan dan pengabdian demi kepentingan masyarakat.



Pendidikan Bolivarian menjadi alat sangat penting untuk mencapai "protagonistic" demokrasi. Maka, prinsip konsep pendidikan ini adalah memperluas partisipasi pendidikan bagi seluruh rakyat sebagai bagian integral dari kurikulum.

Terkait dengan percepatan penciptaan institusionalisme aparatur negara baru, de-birokratisasi dari Negara dan pengembangan kebijakan publik ditandai dengan partisipasi warga dan tanggung jawab bersama - dalam proses desain, implementasi, dan kontrol kebijakan. Dan, kedua, ada peran signifikan dalam pemberantasan korupsi di aparatur negara, di mana pendidikan tinggi harus memberikan pola pikir siap berkomitmen untuk kepentingan umum dan yang memiliki rasa yang kuat bagi pengabdian masyarakat.



Pendidikan ditujukan untuk mempercepat pembangunan model produksi baru menuju terciptanya sistem ekonomi baru. Pendidikan tinggi Bolivarian harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang paling miskin, kritis terhadap realita ekonomi sosial, dan memberikan kontribusi pada keragaman dan ketahan sektor produksi/industri dalam rangka untuk melawan ketergantungan dengan modal asing dan pasar liberal.



Untuk melanjutkan counter sistem kapitalisme internasional ,wakil Menteri Kebudayaan dan SDM, Héctor Soto, menganggap pendidikan untuk mempromosikan sebuah proyek edukatif-kultural alternatif dalam sebuah konsepsi geo-politik integrasi negara-negara Amerika Latin, yang memungkinkan kita untuk menghadapi dan memetakan proyek monopoli imperialisme. Dalam implementasinya, isi kurikulum pendidikan tinggi mengarahkan siswa untuk menganalisis masalah-masalah lokal dari perspektif global (kemiskinan struktural, penjajahan modal, dsb).



Chavez mengutip parafrase Paulo Freire, dan menegaskan: "the act of reading and studying is a liberating act, education is liberating, let’s go then, go ahead with education, towards the liberation of our people" (MES, 2005: 10). Oleh karena itu, sistem pendidikan Bolivarian dapat dianggap bertujuan melawan segala bentuk diskriminasi dan dominasi ekonomi antara individu dan kelas sosial, yaitu "melawan tatanan kapitalis sarat pemiskinan massal struktural dan kesenjangan kelas" (Freire dikutip di MC, 2005).



Sebagai catatan, konsep ideologi Bolivarian memang sangat mencolok dan seolah-olah mengindoktrinasi para anak didik dengan nilai-nilai sosialis. Dampak dari pemberlakuan pendidikan ala Bolivarian ini sempat juga mendapat protes keras dari kalangan anti Chavez, termasuk sebagian gerakan mahasiswa. Kritik mereka, bahwa pendidikan adalah kebebasan setiap peserta didik untuk menganut ideologi apa pun, namun pendidikan ala Bolivarian telah mengarahkan ke satu ideologi saja.



Pemerataan Pendidikan ala Transisi Bolivarian

Awal tahun 2010, ada laporan UNESCO yang mengatakan 'bahwa 4 juta anak-anak Venezuela berada tak berpendidikan, namun Menteri Pendidikan Hector Navarro membantah klaim dari pemimpin oposisi (anti Chavez) itu. Sebaliknya, banyak hal yang luput dari analisa laporan itu. Diantaranya misi pendidikan yang disiapkan pemerintah sebagai antisipati ketidakmerataan pendidikan tidak diperhitungkan oleh laporan itu. Venezuela mencoba memajukan pendidikan di semua bidang, seperti pendidikan bayi, pendidikan kualitas bagi pengajar, misi pendidikan gender, misi melek huruf pemuda dan orang dewasa, peningkatan kualitas pendidikan, dan kebutuhan belajar orang dewasa dan pemuda.

Sejak tahun 2003 pemerintah telah meluncurkan berbagai misi untuk mengatasi masalah pendidikan, antara lain Misi Sucre; yaitu pendidikan setingkat universitas untuk orang-orang yang sebelumnya dikeluarkan dari pendidikan (drop out atau putus sekolah), karena faktor biaya dan lokasi. Misi Ribas; untuk melayani pendidikan sekunder bagi siswa dewasa (yang tidak sempat mengenyam pendidikan sekolah). Misi Robinson; konsep pendidikan untuk memberantas buta aksara. Setengah juta mahasiswa lulus dari Misi Ribas dalam tiga tahun pertama dan pada tahun 2008 Misi Sucre memiliki 527.000 siswa yang terdaftar. Ada pula Senifa (Layanan Pendidikan untuk Bayi dan Keluarga). Senifa adalah lembaga pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan awal dan bantuan untuk anak usia 0-6 melalui pengasuhan anak masyarakat, disebut Simoncitos (semacam Paud).



Tak pelak, dari rentetan historinya, penyelenggaraan pendidikan di Venezuela terbilang cukup maju dibanding negara-negara Amerika Latin lainnya. Data dari Education for all Development Index, menyebutkan bahwa Venezuela menempati peringkat ke-55 untuk tingkat melek huruf orang dewasa, ke-74 untuk kesetaraan gender, dan ke-49 untuk tingkat partisipasi siswa ex-putus sekolah. (NB : data ini perlu diverifikasi)



Tulisan ini sekedar mengantarkan kepada wacana tentang strategi dan semoga menjadi tawaran ke depan dalam membangun suatu sistem pendidikan yang kita cita-citakan (Gratis, Ilmiah, Demokratis, dan Bervisi Kerakyatan, tentunya…).

Semoga bermanfaat. Viva Sosialisme !



Sumber :

Venezuela : Higher Education for All oleh Thomas Muhr dan Antoni Verger – Journal for Critical Education Policy Studies

UNESCO : Education in Venezuela has Highly Improved, oleh Tamara Pearson - Venezuelanalysis.com

Read More

BELAJAR DARI CHILE : INIKAH SKOR FINAL PERJUANGAN KITA, KAWAN ???

Oleh : Nuy Rebel

Yogyakarta, September 8, 2011 at 3:42pm


Terkadang saja saya merasakan (dengan perasaan dan logika), bahwa saat ini gerakan mahasiswa (kita, khususnya) terkadang saja merasa gerak (bahasa kerennya DIALEKTIKA) begitu lamban. Terkadang saja, banyak diantara kita yang akhirnya membelok ke arah lain; alasannya pun bermacam, bosanlah – tak dapat ruang eksis lah – gak suka sama si anu lah – takut kuliah terganggu lah – pengen bertapa menenangkan diri lah – takut jadi kafir lah – gak dapat2 pacar lah – bla dan bla dan bla.... Itulah dinamika gerakan mahasiswa hari ini, dengan massanya yang berwarna warni : merah kuning hijau, dikampus yang biru.

Tulisan ini sekedar mengantarkan saja tentang gerak mahasiswa di Chile. Tak ada maksud menyindir, sumpah !

-----

Alkisah, di dunia yang masih dicengkeram kuatnya imperialisme. Chile sebagai sebuah negara yang sempat mencium aroma transisi sosialisme, menorehkan sejarah besar, terutama bagi gerakan mahasiswa. Paska kudeta militer dan kapitalis terhadap masa pemerintahan Salvador Allende, Chile seakan mengalami kemunduran pelak. Rezim Augusto Pinochets telah sukses menghantarkan Chile ke jurang jaring imperialisme. Selama 30 tahun terakhir, fungsi utama dari sistem pendidikan Chili telah memperluas akumulasi modal.



Paska Pinochet, pemerintah La Concertacion Sebastián Piñera, berusaha untuk mereformasi sistem dengan meningkatkan privatisasi pendidikan dasar dan menengah. Kerangka transformasi sistem pendidikan Chile tersebut merupakan campuran antara konservatif, otoriter dan kapitalis neo-liberal. Ringkasnya sebagai berikut:



a) keseluruhan proyek transformasi dalam sistem pendidikan adalah Cile berakar dalam konsep model New Public Management. Ini bisa digambarkan sebagai berikut: "Terinspirasi oleh neoliberalisme ekonomi dan New Public Management, reformasi pendidikan dipupuk dengan kompetisi antar sekolah dan perguruan tinggi. Para penyelenggara pendidikan di motivasi untuk meningkatkan, mempromosikan efisiensi dan meningkatkan standar dengan sistem otonomi sekolah dan kampus. Maka marak desentralisasi dari administrasi pendidikan ke pemerintah daerah, dan diberlakukan pembiayaan sekolah berdasarkan sistem voucher untuk menutupi biaya operasional, dan perputaran modalnya dihitung pada kehadiran murid rata-rata bulanan (Matear, 2006: 103104) ".

b) Sistem pendidikan lama, dengan peran penting negara sebagai pemasok pendidikan publik sekonyong-konyong berubah. Hal digantikan oleh sistem baru berdasarkan pasar bebas, manajemen swasta dan berorientasi pada keuntungan pendidikan dan ketika negara dipertahankan beberapa fungsi juga harus bertujuan memenuhi tujuan tersebut.

Negara secara drastis mengurangi perannya dalam sektor pendidikan sebagai pemasok dana; tetapi mempertahankan eksistensi secara narsis dalam isu regulasi pendidikan, seakan menampakkan kontrol atas program studi dan kurikulum.



c) Hak untuk pendidikan hanya dimaksudkan untuk melindungi pasar bebas pendidikan, tetapi tidak akses egaliter maupun kualitas pendidikan.



d) Minimnya perhatian pada kualitas dan kesejahteraan pengajar dan pegawai2 administratif di sekolah dan kampus. Mayoritas pengajar disana tak mendapatkan tunjangan dan gaji yang layak.



e) Universitas besar memegang monopoli penyebaran pendidikan dengan membuat cabang-cabang di daerah-daerah, tentu dengan tarif melangit dengan skala nasional. Sehingga kampus2 kecil mulai tergulung, justru makin banyak yang tak mampu menjangkau perguruan tinggi.



f) Soal partisipasi swasta, Negara mulai mendistribusikan dana publik melalui sistem berdasarkan voucher. Hal ini sedikit mirip dengan UGM yang bekerjasama dengan PT. Trans, yang mulai bulan depan (Oktober 2011) akan memberlakukan KTM sebagai karcis TransJogja (dengan keharusan mahasiswa mengiur 100rb/bln).



g) Soal partisipasi dalam pasar pendidikan baik itu sebagai pengusaha atau sebagai

konsumen, masyarakat diberi kebebasan pilihan. Masyarakat diberi kebebasan (selama punya modal) dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini akan menimbulkan praktek privatisasi makin menjamur.



Paparan pendidikan neoliberal di Chile telah menyebabkan tumbuh kesadaran di kalangan siswa sekolah menengah dan universitas bahwa sistem pendidikan harus dirubah secara radikal !

Tanda-tanda pertama dari keresahan yang berkembang terjadi pada 2006. Berikut beberapa kronologis nya :

April, 26 : Barisan ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut penghapusan biaya pendaftaran dan test masuk perguruan tinggi. Aksi ini di represi polisi.

May, 1 : Barisan ribuan mahasiswa berpartisipasi dalam May Day. Aksi ini rusuh, sebagian massa aksi ditangkap di kota Santiago dan beberapa kota lainnya.

May, 4 : Aksi lanjutan kedua di Santiago, mahasiswa membuat petisi.

May, 6 : Tidak kunjung di respon, barisan mahasiswa mendesak Menteri Pendidikan Chile untuk segera memberi keputusan perihal tuntutan mahasiswa dalam bentuk petisi.

May, 7 : Gerakan mahasiswa Chile (ACES) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdemonstrasi pada 10 Mei. Organisasi serikat Guru turut mendukung aksi ini.

May, 10 : Ribuan mahasiswa beserta pendukung dari sektor gerakan lainnya melakukan demonstrasi. Media nasional dan internasional mulai menyoroti isu dan petisi yang menentang kapitalisasi pendidikan. Mahasiswa di beberapa universitas mulai melakukan aksi besar2an. Teriakan dan perlawanan gerakan mahasiswa ini disambut represi oleh polisi penjaga rezim Pinero.

May, 16 : Mahasiswa menolak pemiskinan massal dan regulasi2 pro kapital yang di tawarkan pemerintah. Mereka merencanakan aksi lagi pada tanggal 18 Mei.

May, 18 : Demonstrasi besar. Pemerintah merespon keras dengan represif.

May, 19 : Pelajar-pelajar menduduki sekolah. LOCE dan gerakan mahasiswa lainnya mengapresiasi gerakan pelajar ini.

May, 21 : Presiden Pinero melakukan konferensi pers dan menawarkan tawaran yang dianggap tidak solutif oleh gerakan pelajar dan mahasiswa.

May, 22 : Di banyak sekolah-sekolah dan kampus menyatakan akan terus melakukan demonstasi. Di beberapa titik mulai ramai konsolidasi dan perdebatan mengenai APA YANG AKAN DILAKUKAN SELANJUTNYA ?

Slogans “fighting for a public and good education for everyone” lahir sebagai ruh yang menyatukan konsolidasi gerakan pelajar dan mahasiswa.

May, 23 : Kampanye anti kapitalisasi pendidikan dan demonstasi terus berlanjut.

May, 24 : Sebagian anggota parlemen mengancam guru-guru yang bersolidaritas, dengan sanksi administrastif bila mereka terus mendukung aksi ini.

May, 25 : Gejolak perlawanan terus berlanjut dan hampir 50.000 mahasiswa berpartisipasi dalam demonstrasi rally. Sebuah panggilan perubahan di penjuru Chile di gaungkan.

May, 26 : Lebih dari 100.000 pelajar dan mahasiswa termobilisasi dan ratusan sekolah diduduki. Terjasi krisis politik nasional. Lalu direncanakan aksi besar tanggal 30 Mei akan lebih besar dan radikal. The crisis reached national proportions.

May, 28 : Lebih dari 200 sekolah berpartisipasi di gerakan ini. Banyak berdatangan partisipasi dari guru-guru dan orangtua murid.

Dalam website dan situs jejaring sosial gerakan massa membuat statmen :

“We think that this market-oriented education is maintained by the capitalist system

and all the politicians that sustain it. That is the problem and only abolishing such

economics system we could get real solutions”. (diambil dari salah satu situs milik pelajar Chile).

May, 29 : Lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang diduduki. Kritik dan sindiran keras terhadap pemerintahan yang pro neoliberal mulai massif, juga ajakan untuk aksi tanggal 30 Mei , terutama di dunia maya.

May, 30 : Masyarakat di penjuru Chile menjadi saksi demosntrasi besar2an skala nasional. Lebih dari 250 sekolah ikut ambil bagian. Aksi ini menjadi sejarah baru, sebagai aksi terbesar menentang rejim diktator pro neoliberal Pinero. Gerakan mahasiswa mempunyai kekuatan mobilisasi dari dukungan dan partisipasi pelajar, guru, orangtua, dan sektor lainnya seperti gerakan buruh dan petani. Lebih dari 1,6 juta massa turun k jalan. Lebih dari 100.000 mahasiswa termobilisir. Sayangnya, aksi ini di sambut represi keras oleh militer.



Prestasi gerakan mahasiswa di Chile tak berhenti sampai di situ. Ribuan kali aksi protes menentang kediktatoran rezim terus dilakukan bersama massa rakyat pekerja, pelajar, dan lainnya. Yang patut menjadi bahan pembelajaran, terutama buat gerakan mahasiswa Indonesia yang sering dirudung kebosanan, bahwa gerakan mahasiswa di Chile menggunakan strategi kreatif, massif dan kontinu dalam kampanye isu dan mengorganisir massa di kampus2, serta membuka pintu konsolidasi secara luas dengan membuka ruang dialog dengan golongan intelektual kampus, dan serikat-serikat guru, petani, seniman dan pekerja.

Deretan kisah perjuangan gerakan mahasiswa Chile sangat luar biasa taktis kreatif. Misalnya, sebagai respon terhadap deklarasi pemerintah hari libur awal, mahasiswa turun ke jalan dalam pakaian renang dan peralatan snorkeling, meskipun di tengah musim dingin! Gerakan mahasiswa mampu merubah seluruh bagian kota Santiago dengan karnaval surealis dalam makna protes dan sindiran keras terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah, media yang selama ini dikontrol pemerintah pun tak bisa menahan diri untuk meliput aksi kreatif itu.

Aksi protes juga terjadi di dunia maya, seperti maraknya video2 Youtube yang mendokumentasikan aksi karikatif dan aksi formal gerakan mahasiswa. Kemasan propaganda luarbiasa kreatif, misalnya tari-tarian ala Lady Gaga atau dokumentasi teater sindiran di pusat ibukota, 'el besaton' massa mencium maraton, dan rekonstruksi bunuh diri sebagai ejekan terhadap pemerintah. Totalitas aksi mereka dengan berani memboikot pintu-pintu kelas di sekolah-sekolah dan kampus adalah langkah yang luarbiasa berani....

Lalu. gejolak kembali membuncah pada tahun 2011. Pada tanggal 9 Agustus dan 18, demonstrasi besar terjadi di Santiago dan di kota-kota utama di Chile. Antara 150.000 dan 200.000 barisan mahasiswa dan pelajar di ibukota menyatakan sikap bahwa jalan dialog dengan pemerintah mustahil membuahkan hasil, tak ada jawaban memuaskan terhadap tuntutan mereka untuk menggratiskan dan mengkualitaskan pendidikan Chile. Gerakan pun meluas.

Orangtua murid, seniman, guru dan pekerja menyatakan komitmen mereka untuk menjadi bagian dari gerakan demokrasi yang menuntut sebuah masyarakat yang demokratis dan mengakhiri 30 tahun neoliberalisme di negara itu. Bahkan golongan elit swasta siswa SMA bergabung dengan gerakan ini.

Diperkirakan dari 4 juta mahasiswa di Chile, 500.000 secara aktif berpartisipasi dalam perjuangan. Namun, jelas bahwa banyak lapisan masyarakat juga aktif terlibat. Misalnya, sebagian ada yang untuk mengekspresikan solidaritas mereka dengan memukul pot pada malam hari. Mobilisasi untuk menduduki tempat-tempat umum, jalan-jalan alun-alun dan jalan raya, membawa ingatan akan perjuangan anti-Pinochet pada 1980-an. Hal ini kemudian menjadi daya tarik yang luas bagi gerakan rakyat tampak jelas dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh ‘solidaritas keluarga untuk pendidikan' pada 21 Agustus di taman utama pusat Santiago. Pertemuan itu menarik 1 juta orang dalam mendukung tuntutan siswa.

Alhasil : Knop Revolusi Pendidikan Chile diaktifkan !

----

Jika sedikit dikomparasikan dengan Indonesia, sedikit banyak ada persamaan. Dari transisi ke hampir sosialis, dikudeta militer, jatuh ke jurang jaring imperialisme, skema liberalisasi dunia pendidikan hingga terbit regulasi-regulasi anti rakyat. Protes pun sebenarnya sudah sering dilakukan, hanya saja memang masih banyak evaluasi dari setiap gerak kita. Tapi proses panjang dan rumit itu akan membuahkan dialektika manis untuk gerakan kita. Ini bukan skor final perjuangan kita, kawan.

Gerakan Mahasiswa Indonesia : Mari Bangkit ! Lawan ! Hancurkan Tirani !




Sumber :

“Our future is not for sale” The Chilean Student Movement Against Neoliberalism, oleh Manuel Larrabure dan Carlos Torchia.

“The student movement in Chile during 2006 and beyond : reclaiming the right to education in imperialism world, neoliberalism, and capitalism hegemony”, oleh Cristián Alarcón Ferrari.

Read More